REMEDIAL KELAS 8

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA 
KELAS 8
PERTEMUAN KE-LIMA BELAS

 

Sekolah                     : SMP Al Azhar 3 Bandar Lampung

Hari/TGL                   : Kamis, 13 November 2025

Kelas                          : 8A & 8B

Elemen                      : UUD NRI 1945

Fase / semester     : D / Ganjil

CP                               : Peserta didik mampu memahami 

tata urutan peraturan yang berlaku di Indonesia, mampu memahami konsep tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mampu memahami tata urutan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan dan Peserta didik mampu melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari hari.

Materi                        : Peraturan di Negaraku

Guru Pengampu     : Adellia Christi, S.Pd.

Waktu                        : 1 X Pertemuan ( 3 X 40 Menit / 3 JP).  

 

Karakter yang harus ditanamkan

- Nasionalis

- Cinta Tanah Air

 

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengukuti kegiatan pembelajaran, diharapkan:

Peserta didik mampu memahami dan menerapkan peraturan yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN

 

Assalamualaikum Wr. Wb.

 

Anak - anak hebat yang sholeh dan sholeha yang ibu banggakan, apakah tadi subuh kalian sudah melaksanakan sholat subuh tepat waktu? untuk yang laki-laki solat subuh nya di masjid atau di musholla yaa, supaya kita mendapat keberkahan dari Allah SWT .. Dan untuk yang perempuan silahkan sholat subuh nya secara munfarid dirumah masing-masing...

 

Anak - anak hebat yang sholeh dan sholeha yang ibu banggakan, Sebelum kita mulai remedial hari ini, mari kita berdoa supaya remedial kali ini berjalan dengan lancar serta dimudahkan dalam pengerjaannya, aamiin.. untuk soal remedial akan ibu bagikan di kelas yaa..

 

Yuk, kita simak materi berikut ini… 


1. Tujuan dan Dampak Pelanggaran Peraturan Sekolah 🏫

Tujuan Utama Peraturan Sekolah: Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Peraturan berfungsi sebagai panduan perilaku agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan membentuk karakter siswa yang disiplin dan bertanggung jawab.

Dampak Negatif Jika Siswa Terus-Menerus Melanggar:

  1. Hambatan pada Proses Belajar: Pelanggaran yang berulang dapat mengganggu konsentrasi siswa lain dan menyita waktu guru/staf untuk penertiban, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.
  2. Pembentukan Karakter Negatif: Siswa yang terbiasa melanggar cenderung mengembangkan sikap tidak disiplin, kurang menghargai otoritas, dan sulit mematuhi aturan di lingkungan yang lebih luas (masyarakat, tempat kerja) di masa depan.

2. Hierarki Peraturan dan Dampak Peraturan yang Bertentangan ⚖️

Alasan Adanya Hierarki Peraturan Perundang-undangan: Hierarki (tata urutan) diperlukan untuk memastikan adanya kepastian hukum, keserasian, dan konsistensi dalam sistem hukum nasional. Hierarki menjamin bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menghindari tumpang tindih dan konflik norma dalam masyarakat.

Dampak Negatif Jika Peraturan Bertentangan dengan UU di Atasnya:

  1. Ketidakpastian dan Kekacauan Hukum: Peraturan tersebut akan tidak sah atau dapat dibatalkan (misalnya melalui judicial review), yang menyebabkan kebingungan di masyarakat dan lembaga pelaksana mengenai norma mana yang harus diikuti.
  2. Pelanggaran Hak Konstitusional: Peraturan yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (yang berada di puncak hierarki) berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 🇮🇩

Berikut adalah urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi ke terendah, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022):

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
  3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5 UU No. 12/2011)

Asas-asas pembentukan yang baik dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 adalah:

  1. Kejelasan Tujuan: Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan mudah dipahami.
  2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat: Peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
  3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan: Materi yang diatur harus sesuai dengan jenis dan tingkat peraturan.
  4. Dapat Dilaksanakan: Peraturan harus memiliki efektivitas dan kemampuan untuk diterapkan di lapangan.
  5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Peraturan harus benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan.
  6. Kejelasan Rumusan: Bahasa dan teknik penyusunan peraturan harus baku, jelas, dan mudah dimengerti.
  7. Keterbukaan: Proses pembentukan peraturan harus terbuka untuk partisipasi publik.

5. Tahapan dan Lembaga Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Implementasi (pelaksanaan) peraturan perundang-undangan umumnya melalui tahapan dan melibatkan lembaga sebagai berikut:

Tahapan Implementasi Lembaga yang Turut Serta
  1. Sosialisasi dan Penyebarluasan Kementerian /Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Media Massa.
  2. Pelaksanaan (Eksekusi) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (melalui aparatur sipil negara/ASN) serta Lembaga Non-struktural (misalnya Kepolisian, Kejaksaan, KPK).
  3. Pengawasan (Monitoring & Evaluasi) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal di setiap kementerian/lembaga, dan Komisi yang relevan.
  4. Penegakan Hukum Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi) dan Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).


KESIMPULAN

Di sekolah, peraturan bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan disiplin, sementara pelanggarannya dapat mengganggu proses belajar dan membentuk karakter negatif. Dalam konteks negara, hierarki Peraturan Perundang-undangan (dari UUD 1945 hingga Perda) sangat vital untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi norma, didasarkan pada asas-asas pembentukan yang jelas (seperti kejelasan tujuan dan keterbukaan). Implementasi aturan-aturan ini melibatkan berbagai tahap mulai dari sosialisasi, eksekusi oleh pemerintah, pengawasan oleh lembaga legislatif, hingga penegakan oleh lembaga yudikatif, yang secara kolektif memastikan berjalannya tata kelola negara yang tertib dan adil.


REFLEKSI

  1. Setelah melihat pentingnya aturan, area mana dalam hidup saya (selain sekolah/kerja) yang paling membutuhkan kedisiplinan dan kepatuhan aturan yang lebih tinggi dari saya?
  2. Selain mematuhi, peran apa yang bisa saya ambil untuk memperbaiki implementasi peraturan di lingkungan saya?
  3. Seberapa besar disiplin saya mematuhi aturan sehari-hari memengaruhi lingkungan sekitar saya?

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer