KELAS 8 Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 1
PEMBELAJARAN PPKn KELAS 8
PERTEMUAN KE-DUA BELAS
Sekolah : SMP Al Azhar 3 Bandar Lampung
Hari/TGL : Kamis, 21 Oktober 2025
Kelas : 8A dan 8B
Elemen : UUD 1945
Fase / semester : D / Ganjil
CP : Peserta didik mampu memahami tata urutan peraturan yang berlaku di Indonesia
Bab : 3 (Peraturan di Negaraku)
Materi : Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Guru Pengampu : Adellia Christi, S.Pd.
Waktu : 1 X Pertemuan ( 3 X 40 Menit / 3 JP).
Karakter yang harus ditanamkan
- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Bergotong royong
- Bernalar kritis
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengukuti kegiatan pembelajaran, diharapkan:
Peserta didik mampu memahami tata urutan peraturan yang berlaku di Indonesia
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Anak-anak sholeh dan sholehah yang ibu banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam belajar.
Sudahkah kalian melaksanakan sholat subuh tadi pagi? Untuk anak laki-laki, semoga bisa istiqomah sholat berjamaah di masjid atau musholla, dan untuk anak perempuan, tetap jaga kekhusyukan sholat di rumah ya. Ibadah adalah bekal utama kita agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah.
Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat, kan? Jangan lupa, ilmu yang sudah dipelajari harus terus kita ulang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Yuk, kita simak materi berikut ini…
MATERI PELAJARAN
C. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
1️⃣ UUD NRI Tahun 1945
🐹 Posisi: Kotak piramida paling atas; rujukan utama bagi semua aturan hukum di Indonesia.
🐹 Sejarah: Disusun oleh para pendiri bangsa melalui BPUPK dan PPKI pada tahun 1945.
🐹Amandemen: Telah diubah 4 kali (1999, 2000, 2001, 2002), namun esensi nilai Pancasila tidak diubah
🐹 Kesepakatan Mendasar yang Dipertahankan:
- Pembukaan UUD NRI 1945 tidak dapat diubah.
- Bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Sistem pemerintahan adalah presidensial.
- Perubahan dilakukan dengan cara adendum (menambah pasal baru tanpa menghilangkan pasal lama).
2️⃣ Ketetapan MPR (TAP MPR)
🐯Posisi: Aturan hukum kedua setelah UUD NRI 1945.
🐯Definisi: Aturan yang dikeluarkan oleh MPR sebagai perwakilan rakyat.
🐯 Status: TAP MPR yang masih berlaku adalah yang dibuat oleh MPR dan MPRS (sebelumnya), ditegaskan dalam UU No. 15/2019.
🐯Contoh TAP MPR yang Masih Berlaku: TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3️⃣ Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Analogi Kunci: UUD 1945 dan TAP MPR adalah "kunci utama" rumah. UU dan Perppu adalah "kunci-kunci kamar" yang mengatur bidang tertentu secara lebih rinci.
a. Undang-Undang (UU)
🐸 Fungsi: Menjadi penjabaran lebih rinci dari isi UUD NRI 1945.
🐸Contoh: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
🐸 Proses Pembentukan RUU menjadi UU:
- Pengajuan Draf (RUU): Diajukan oleh DPR atau Presiden.
- Pembahasan Bersama: DPR membahas RUU bersama Presiden (diwakili menteri terkait).
- Persetujuan Bersama: Jika DPR dan Presiden setuju → RUU disahkan.
- Pengesahan oleh Presiden: Presiden mengesahkan RUU menjadi UU.
- Otomatis Sah: Jika dalam 30 hari Presiden tidak mengesahkan, RUU tersebut otomatis sah menjadi UU.
- Jika Tidak Setuju: RUU tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang tersebut.
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
🐵 Kapan Dibuat?: Dikeluarkan oleh Presiden jika ada keadaan darurat/genting yang memaksa dan butuh payung hukum segera.
🐵 Kedudukan: Setara dengan UU.
🐵 Dasar Hukum (Pasal 11 UUD NRI 1945):
- Presiden berhak menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- Perppu tersebut harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya.
- Jika TIDAK disetujui DPR → Perppu harus dicabut .
🐵 Contoh: Perppu No. 1/2016 tentang Perlindungan Anak untuk mengatasi ke jahatan seksual.
4️⃣ Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan
Presiden (Perpres)
a. Peraturan Pemerintah (PP)
🐥 Fungsi: Menjelaskan aturan secara lebih rinci dari hal-hal yang sudah diatur dalam sebuah UU.
🐥 Analogi: Seperti buku panduan teknis dari sebuah produk.
🐥 Syarat: PP hanya bisa dikeluarkan jika sudah ada UU yang menjadi induknya .
🐥 Tujuan: Membuat pelaksanaan UU menjadi lebih lengkap dan efektif.
🐥 Contoh: PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (pelaksana dari UU Cagar Budaya).
b. Peraturan Presiden (Perpres)
🐥 Fungsi: Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
🐥 Perbedaan dengan Keppres (Keputusan Presiden):
- Perpres → Untuk Umum: Berlaku untuk semua orang. Mengatur pelaksanaan kebijakan, struktur pemerintahan, dll.
- Keppres → Untuk Subjek Khusus: Berlaku hanya untuk pihak yang disebutkan. Mengatur kebijakan nasional seperti pengangkatan pejabat.
🐥 Contoh Perpres: Perpres No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.
5️⃣ Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Konteks: Pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip Utama: Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
a. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
🐳 Definisi: Peraturan yang dibuat oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
Contoh:
- Perda DIY No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.
- Perda Maluku No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan.
🐳Alur Penerbitan Perda:
- Perencanaan: Identifikasi masalah & pembuatan draf Raperda.
- Pembahasan: Draf dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- Pengesahan: Jika disetujui, Gubernur mengesahkan Raperda menjadi Perda.
- Penyebarluasan: Pemda wajib menyebarluaskan Perda agar diketahui masyarakat.
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
🐳 Definisi: Peraturan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota
Contoh:
- Perda Kab. Jayapura No. 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat.
- Perda Kota Bandung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.
🐳 Proses: Mirip dengan Perda Provinsi, diusulkan oleh DPRD atau Bupati/Walikota, dibahas bersama, dan disahkan oleh Bupati/Walikota jika sepakat.
EVALUASI
Mengapa tata urutan hukum (hierarki) sangat penting bagi NKRI? dan Bagaimana peran masyarakat/siswa dalam mengawal peraturan di tingkat UU/Perppu.
KESIMPULAN
Bagaimana anak - anak hebat senang belajar hari ini, kalau kalian senang berarti kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari,
Anak - anak yang hebat kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sistem hukum di Indonesia memiliki struktur hierarkis yang tegas, di mana UUD NRI Tahun 1945 menempati posisi tertinggi sebagai rujukan utama yang isinya tidak boleh diubah (terutama Pembukaan), diikuti oleh TAP MPR, kemudian Undang-Undang (UU), atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kedudukannya setara; hierarki ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban agar semua aturan yang lebih rendah merupakan penjabaran yang konsisten dan tidak bertentangan dengan dasar konstitusi negara.
Sholeh Sholeha, teruslah belajar dan tetap Semangat dalam meraih cita - cita ... terus Jaga Kesehatan dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon keridhoan Allah SWT...
REFERENSI
Buku Paket PPKn Kelas 8 Kurikulum Merdeka https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Pendidikan-Pancasila-BS-KLS-VIII.pdf
Tiktok https://vt.tiktok.com/ZSUjuqbY8/
Video Youtube https://youtu.be/NE8wVgBKizI?si=otczzcJMLBPwRqVl
Artikel Dan buku yang relevan
.png)
Komentar
Posting Komentar